Iklan Investor Pialang
Kamis, 21 Juni 2018 | 01:48 WIB

PTTEP Australasia Mulai Menghindar

Rabu, 30 Januari 2013 / nasional / antara

OTDANEWS.COM, Jakarta - Pemerhati masalah Laut Timor Ferdi Tanoni mengatakan PT.TEP(PT. T Exploration and Production) Australasia mulai menghindar dari upaya penyelesaian kasus pencemaran di Laut Timor dengan Yayasan Peduli Timor Barat (YPTB) yang terus getol menyuarakan masalah tersebut agar dituntaskan secara transparan.

"YPTB merupakan satu-satunya otoritas swasta di Indonesia yang berwenang untuk mengajukan gugatan pencemaran tersebut ke mahkamah internasional setelah bukti pengaduannya diterima oleh Komisi Penyelidik Montara bentukan Pemerintah Federal Australia," kata Tanoni di Jakarta, Selasa.

Pencemaran Laut Timor itu terjadi akibat meledaknya sumur minyak Montara milik PT.TEP Australasia di Blok Atlas Barat Laut Timor pada 21 Agustus 2009.

Namun, proses penyelesaiannya masih terkatung-katung hingga saat ini, sehingga YPTB terus mendesak perusahaan tersebut untuk segera menyelesaikannya secara transparan sebelum masalah tersebut diajukan ke Mahkamah Internasional di Den Haag, Belanda.

Menurut dia, PTTEP Australasia seharusnya mendukung dan mendorong sebuah investigasi oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas dugaan gratifikasi yang bermuara pada tidak tuntasnya kasus pencemaran tersebut hingga memasuki usianya yang ke-4 tahun.

Ia menegaskan YPTB merupakan satu-satunya otoritas yang didukung oleh lebih dari 95 persen masyarakat pesisir (nelayan dan petani rumput laut), masyarakat tradisional dan Pemerintah NTT yang terkena dampak pencemaran Laut Timor.

"Upaya menghindar tersebut sebagai bagian dari sebuah tindakan pengecut yang ditunjukkan PTTEP yang telah mengingkari kesepakatan tentang Kebijakan Tanggung Jawab Sosial Korporasi PTTEP yang ditandatangani Anon-Sirisaengtaksin selaku Presiden-dan-CEO pada 21 Juli 2011," katanya.

Kesepakatan tersebut juga menegaskan "Di dalam praktik-praktiknya harus diselaraskan dengan standar internasional, menjunjung tinggi hak asasi manusia dengan tetap menghormati hukum, budaya, adat istiadat setempat".

Selain itu "menghormati nilai-nilai dalam berurusan dengan mereka yang terkena dampak atau pengaruh dari eksekusi bisnis kami yang sama, dan tidak akan terlibat dalam penyalahgunaan HAM, meningkatkan keselamatan, keamanan, kesehatan serta lingkungan".

Dampak lingkungan Anon-Sirisaengtaksin juga mendukung penelitian ke dalam inovasi-inovasi untuk eksplorasi minyak bumi, pengembangan dan produksi melalui aplikasi sumber daya alam yang optimal dan mengurangi dampak lingkungan.

"Berkontribusi terhadap perkembangan sosial, konservasi sumber daya alam, dan lingkungan masyarakat yang berkelanjutan dimana kami beroperasi serta melakukan perjanjian yang efektif dan transparan serta komunikasi dengan para pemangku kepentingan kami," ujar Anon.

Namun, YPTB menilai perusahaan tersebut telah berbohong dengan menyebutkan jarak dari ladang Montara ke Indonesia lebih dari 300 km.

Berdasarkan lembaran dokumentasi presentasi Pemerintah Federal Australia halaman 8 dari 38 halaman menunjukkan bahwa jarak ladang Montara lebih dekat ke Indonesia dari pada ke Australia yakni hanya 250 km saja dari Indonesia dan 254 Km ke Australia, bukan 300 km lebih.

Selain itu, PTTEP juga membayar oknum-oknum perguruan tinggi Indonesia secara tertutup untuk melakukan sebuah penelitian ilmiah yang tidak transparan dan independen untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan PTTEP AA dan Pemerintah Australia.

Tanoni mengatakan YPTB juga mencermati adanya kejanggalan yang ditunjukkan pejabat Indonesia dalam proses penyelesaian pencemaran Laut Timor, terutama terkait dengan dana CSR yang diberikan perusahaan kepada korban pencemaran.

PTTEP Australasia memberikan dana CSR kepada masyarakat korban pencemaran sebesar lima juta dolar AS, namun yang disampaikan pemerintah kepada publik hanya tiga juta dolar AS saja.

Tanoni mengatakan setelah adanya pengumuman soal CRS tersebut, Deputi IV Meneg LH Masnellliyarti Hilman dan Dirjen Perjanjian Hukum Internasional Kementerian Luar Negeri Linggarjati terus ngotot untuk segera menandatangani MoU dengan PTTEP Australasia.

Salah satu poin dalam nota kesepahaman itu menyebutkan "Setelah MoU ditandatangani, tidak ada pihak lain lagi dari Indonesia yang boleh melakukan klaim atas pencemaran Laut Timor".

Padahal, kata Tanoni, UU Lingkungan menyatakan setiap warga negara atau kelompok masyarakat memiliki hak untuk mengajukan klaim terhadap pencemar lingkungan.

"Dan, ada satu hal lagi yang membuat saya menjadi tanda tanya adalah tidak diberlakukannya MoU 1996 yang ditandatangani pemerintah RI-Australia tentang Pencegahan dan Penanggulangan Kedaan Darurat Tumpahan Minyak di Laut," katanya. (ANTARA)

Dibaca : 231 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER