Iklan Investor Pialang
Rabu, 20 Juni 2018 | 18:56 WIB

Negara Harus Turun Tangan Konflik Keraton Surakarta

Selasa, 27 Agustus 2013 / lintas daerah / antara

OTDANEWS.COM, Jakarta - Anggota Lembaga Hukum Keraton Surakarta, Boyamin Saiman berharap negara campur tangan untuk menyelesaikan konflik yang terjadi di internal keluarga Keraton Surakarta.

"Negara ikut campur agar konflik segera teratasi," kata Boyamin, usai mengikuti sidang di Mahkamah Konstitusi (MK) Jakarta, Selasa.

Menurut dia, jika negara tidak ikut campur maka konflik akan tetap terjadi dan akan semakin meluas.

"Kalau sekarang ada tiga kelompok yang sedang konflik, mungkin besok bisa enam yang akan berkonflik," ucapnya.

Untuk itu, Boyamin berharap permohonannya Surakarta sebagai daerah istimewa dikabulkan oleh MK.

Dia menjelaskan bahwa permintaan sebagai daerah istemewa Surakarta tidak seperti Keistimewaan Daerah Yogyakarta.

"Tidak seperti Yogyakarta bahwa raja harus jadi gubernur, tetapi hanya meminta Keraton Surakarta merupakan bagian dari pemerintahan," katanya.

Dengan memasukan Keraton sebagai bagian dari pemerintah, maka negara bisa mengkontrol dan paling tidak jika terjadi konflik pemerintah langsung bisa mengambil alih.

Boyamin juga mengatakan bahwa keistimewaan yang diajukan juga tidak harus menjadi gubernur, cukup kota atau kabupaten saja.

"Dan kepala daerahnya juga dilakukan secara pemilu, bukan raja yang harus menjabatnya," jelasnya.

Dalam pemberitaan sebelumnya, Lembaga Hukum Keraton Surakarta dan abdi dalem Keraton Surakarta telah menguji Undang-Undang No. 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Tengah ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk memperjuangkan status keistimewaan Surakarta.

Para pemohon yang terdiri dari Boyamin Saiman, Arif Sahudi, Untung Widayadi, Solikin, Karuniawan Saputro, Sigit Nugroho menguji konstitusionalitas Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah, yang memasukkan Surakarta bagian dari Jawa Tengah.

Para pemohon merasa mengalami kerugian konstitusional yang dialaminya adalah ketidakjelasan status hukum Daerah Istimewa Surakarta.

Bagian memutuskan angka I menyebutkan "menghapus pemerintahan daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta, serta membubarkan Dewan Perwakilan Rakjat Daerah Karesidenan-Karesidenan tersebut".

Sementara Pasal 1 ayat (1) menyebutkan "Daerah jang meliputi Daerah Karesidenan Semarang, Pati, Pekalongan, Banjumas, Kedu, dan Surakarta ditetapkan mendjadi Provinsi Djawa Tengah".

Dia menambahkan Surakarta memiliki budaya yang harus dilestarikan, namun adanya ketentuan itu, maka pelestarian dan kebebasan dalam mendapatkan keberlangsungan informasi budaya di Surakarta terhambat.

Karena itu, para pemohon meminta MK membatalkan frasa "dan Surakarta" dalam Bagian Memutuskan angka I dan Pasal 1 UU Pembentukan Provinsi Jawa Tengah karena bertentangan Pembukaan UUD 1945 dan Pasal 28C, Pasal 32 ayat (1) UUD 1945.

Dibaca : 1242 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER