Iklan Investor Pialang
Senin, 21 Mei 2018 | 00:46 WIB

Ahok Tak Keberatan Mobil Dinas Dipakai Mudik

Rabu, 31 Juli 2013 / lintas daerah / antara

OTDANEWS.COM, Jakarta - Wakil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) mengaku tidak keberatan jika para pejabat atau Pegawai Negeri Sipil (PNS) menggunakan mobil dinas sebagai kendaraan untuk pulang kampung atau mudik Lebaran.

"Saya rasa, mudik menggunakan mobil dinas itu sah-sah saja. Asalkan, kalau terjadi sesuatu pada mobil tersebut, misalnya hilang atau rusak, maka yang menggunakannya harus bertanggung jawab penuh," kata Ahok di Balai Kota, Jakarta Pusat, Rabu.

Menurut Ahok, mobil dinas bukan hanya digunakan pada saat pejabat atau PNS untuk bekerja, tetapi juga dapat dimanfaatkan pada hari-hari libur.

"Sebenarnya, mobil dinas bisa juga digunakan pada hari-hari libur. Jadi, bukan hanya untuk melakukan aktivitas pada hari kerja, karena biaya operasional mobil dinas sudah diperhitungkan untuk penggunaan pada Sabtu dan Minggu," ujar Ahok.

Ahok menceritakan sewaktu menjabat sebagai Bupati Belitung Timur, dia menggunakan kendaraan dinas untuk berbagai keperluan, termasuk pada saat akhir pekan.

Kebiasaan menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, diakui Ahok, hingga kini masih sering dilakukan, bahkan ketika sudah menjabat sebagai Wakil Gubernur DKI Jakarta.

"Dulu, waktu saya menjadi Bupati Belitung Timur, saya pakai mobil dinas untuk ke acara pernikahan. Sekarang pun saya masih suka menggunakan mobil dinas untuk keperluan pribadi, terutama Sabtu dan Minggu," tutur Ahok.

Ahok menilai penggunaan mobil dinas untuk keperluan pribadi itu baik, karena secara tidak langsung dapat menahan keinginan pejabat atau PNS untuk membeli kendaraan sendiri.

"Coba bayangkan kalau mobil dinas tidak boleh dipakai untuk keperluan pribadi. Nanti malah yang ada, mereka (pejabat atau PNS) mencari-cari cara supaya bisa beli mobil pribadi," ungkap Ahok.

Oleh karena itu, Ahok menambahkan kedepannya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI tidak akan mengalokasikan anggaran untuk membeli mobil dinas.

Sebaliknya, lanjut dia, para pejabat akan diberikan semacam uang tunjangan untuk membeli kendaraan pribadi, sehingga Pemprov DKI tidak perlu lagi mengeluarkan biaya perawatan dan lain-lain yang terkait dengan penggunaan mobil dinas.

Dibaca : 795 kali
SIGNUP FOR NEWSLETTER