Iklan Investor Pialang
Rabu, 23 Mei 2018 | 02:08 WIB

SPSI Harap Upah Karyawan Freeport Bebas Pajak

Senin, 04 Maret 2013 / lintas daerah / antara

OTDANEWS.COM, Timika - Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan (SP-KEP) Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Kabupaten Mimika, Papua, mengharapkan upah yang diterima oleh karyawan PT Freeport Indonesia tidak dikenakan pajak.

Ketua DPC SP-KEP SPSI Mimika Virgo Solossa di Timika, Senin, mengatakan upah karyawan PT Freeport saat ini sudah cukup baik. Hanya saja, katanya, akan lebih baik jika kenaikan pendapatan yang diterima karyawan sejak 2011 itu tidak dikenakan pajak.

"Bagaimana mekanismenya agar pendapatan ini tidak kena pajak, itulah yang nanti diramu sebaik mungkin saat perundingan (untuk menghasilkan Perjanjian Kerja Bersama). Akan lebih baik kalau pendapatan yang sekarang tidak dikenakan pajak sehingga pendapatan karyawan akan sangat luar biasa," kata Virgo.

Pengurus Unit Kerja (PUK) SP-KEP SPSI bersama manajemen PT Freeport akan memasuki tahap perundingan untuk menghasilkan PKB baru pada bulan April mendatang. Perundingan untuk menghasilkan PKB baru tersebut harus dilandasi oleh itikad baik dari semua pihak.

Virgo menegaskan karyawan Freeport tidak akan melakukan mogok kerja sebagaimana terjadi saat perundingan PKB tahun 2011 yang mengakibatkan lumpuhnya operasional perusahaan tambang emas, tembaga dan perak tersebut.

"Kami tidak berpikir untuk mogok lagi karena kalau berbicara soal upah maka apa yang diterima karyawan saat ini sudah cukup baik untuk standar hidup di Timika maupun di Indonesia," tutur Virgo.

Menurut dia, yang menjadi focus perhatian PUK SPSI dalam perundingan nanti adalah soal adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang dialami oleh karyawan pascaaksi mogok kerja tahun 2011 hingga awal 2012.

Indikasi adanya diskriminasi dan ketidakadilan yang lain terhadap pekerja, demikian Virgo, terlihat dari adanya eksploitasi tenaga kerja dalam jumlah besar-besaran yang dilakukan oleh sejumlah perusahaan kontraktor baru yang belum terdaftar di Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Mimika.

"Banyak perusahaan baru yang masuk tanpa aturan. Ini masalah-masalah ketenagakerjaan yang akan kami angkat. Masih ada perusahaan kontraktor dan privatisasi yang membayar upah tidak sesuai dengan Upah Minimum Kabupaten (UMK) seperti PT Jasti Pravita dan PT Osato," ujarnya.

SPSI, katanya, juga mempersoalkan kehadiran perusahaan outsourcing seperti PT Strukturindo yang mempekerjakan ratusan buruh dari Grasberg hingga Pelabuhan Portsite Amamapare, namun upah yang diterima para buruh perusahaan itu jauh dari standar yang ditetapkan pemerintah.

Sesuai ketentuan UU Nomor 19 tahun 2001, katanya, perusahaan yang mendapatkan borongan kerja harus mampu memberikan upah yang layak. Perusahaan borongan kerja tidak boleh memberikan upah murah dan eksploitasi tenaga kerja.

"Ada surat pernyataan Dinsosnakertrans Mimika meminta PT Freeport melaporkan perusahaan-perusahaan yang belum terdaftar. Banyak perusahaan yang belum terdaftar di Dinsosnakertrans Mimika, tapi mengapa mereka diberikan pekerjaan," ujar Virgo.
 

Dibaca : 1519 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER