Iklan Investor Pialang
Kamis, 21 Juni 2018 | 01:50 WIB

Reformasi Birokrasi, Bupati Bukan Lagi Penguasa Mutlak

Jumat, 15 Februari 2013 / lintas daerah / otdanews

OTDANEWS.COM, Gorontalo - Diawal pemerintahannya untuk periode pertama, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib yang merintis karir dari bawah sebagai seorang PNS golongan IIa dan pensiun digolongan IVe memang memiliki segudang ide kreatif dan inovatif, termasuk dalam hal tata kelola pemerintahan. Sebelum Otonomi daerah, semua kebijakan, keputusan penting dan anggaran terkonsentrasi di Pusat. Sepanjang perjalanan otonomi daerah membawa perubahan positif pada munculnya pusat-pusat pertumbuhan baru, mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, serta berbagai hal yang bisa memunculkan ide kreatif dan inovasi daerah dalam mengembangkan wilayahnya.

Pengalaman sebagai birokrat yang dirintis dari bawah dan dipercaya sebagai Sekretaris Daerah Kabupaten Gorontalo membuat David Bobihoe Akib mengenal betul dan tahu apa yang harus dilakukan pada tahun pertama (2005) menjalankan roda pemerintahan di Kabupaten Gorontalo, untuk menghapus paradigma bahwa kekuasaan Bupati bersifat otoriter, melalui Peraturan Bupati Nomor 3 tahun 2005 dirinya telah melimpahkan sebagian tugas dan wewenang bupati kepada Wakil Bupati dan Pejabat Perangkat Daerah. Dari Perbup tersebut sedikitnya 184 kewenangan Bupati dilepaskannya, 51 kewenangan diserahkan kepada Wakil Bupati, 41 kewenangan diserahkan kepada Sekretaris Daerah dan 92 kewenangan kepada Asisten dan SKPD. Kebijakan ini dalam rangka mereformasi birokrasi untuk memperpendek rentang kendali pemerintahan. Selain itu urgensi pelimpahan kewenangan yang diterapkan Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib ini secara tidak langsung dapat mendekatkan hubungan keakraban antara pimpinan dengan bawahan sekaligus mendorong bawahan untuk melakukan inovasi dalam proses penanganan masalah yang sudah menjadi wewenangnya, sehingga proses penyelesaian masalah lebih cepat.

Seiring dengan jalannya roda pemerintahan, pelimpahan kewenangan yang dilakukannya ternyata membawa dampak positif pada perkembangan daerah, berangkat dari kesuksesan tersebut maka di tahun 2009 tidak tanggung-tanggung Bupati Gorontalo menyerahkan semua kewenangan Bupati hingga ketingkat Desa. Kewenangan tersebut diserahkan melalui dua Peraturan Bupati, yakni Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2009 tentang Pelimpahan Kewenangan Bupati Kepada Camat dan Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2009 tentang Penyerahan Urusan Pemerintahan Daerah Kepada Desa.

Pelimpahan Kewenangan Kepada Camat

Kewenangan Camat sebagai kepala Wilayah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 cukup besar yakni bersifat atributif, namun setelah diberlakukan UU No. 22 Tahun 1999 Camat sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah kewenangan berkurang, kewenangan yang diperolehnya hanya bersifat delegatif dari Kepala Daerah. Sedangkan UU No. 32 Tahun 2004 relatif sama hanya saja untuk beberapa persoalan mendapat kewenangan secara atributif.

Kewenangan atributif Camat yang dinilai masih kurang, maka melalui Perbup No. 2 Tahun 2009 Bupati Gorontalo mendelegasikan 7 bidang dan 137 kewenangannya kepada Camat sehingga Camat-camat di Kabupaten Gorontalo memiliki kewenangan yang lebih luas meskipun hanya sebagai SKPD Kecamatan. Kewenangan tersebut terkait masalah Perijinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan, pengendalian, pengawasan pengumpulan data dan informasi dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Pelimpahan Kewenangan Kepada Desa

Sama halnya dengan Camat, ditahun yang sama Bupati Gorontalo juga menyerahkan urusan pemerintahan daerah kepada desa, pelimpahan ini disampaikan Bupati melalui Perbup No. 6 Tahun 2009. Dalam Perbup ini Pemerintah Desa mendapat pelimpahan 31 Bidang dengan 223 Urusan Kecamatan ke Desa.

31 Bidang urusan Pemerintah Daerah  yang dilimpahkan kepada Desa meliputi bidang pertanian  dan  ketahanan  pangan, pertambangan  dan  energi  serta  sumber  daya  mineral, kehutanan  dan  perkebunan, perindustrian dan  perdagangan, koperasi  dan  usaha  kecil  dan  menengah, penanaman  modal, tenaga  kerja  dan  transmigrasi, kesehatan, pendidikan  dan  kebudayaan, sosial, penataan  ruang, pemukiman/perumahan, pekerjaan  umum, perhubungan, lingkungan  hidup, politik  dalam  negeri  dan  administrasi  publik, otonomi  daerah, perimbangan  keuangan, tugas  pembantuan, pariwisata, pertanahan, kependudukan  dan  catatan  sipil, kesatuan  bangsa  dan  perlindungan  masyarakat  dan  pemerintahan  umum, perencanaan, penerangan/infomasi   dan  komunikasi, pemberdayaan  perempuan   dan  perlindungan  anak, keluarga  berencana  dan  keluarga  sejahtera, pemuda   dan  olahraga, pemberdayaan  masyarakat  desa, statistik, dan bidang arsip  dan  perpustakaan.

Dengan berjalannya semua pelimpahan kewenangan kepada Wakil Bupati, Sekda, Asisten, SKPD, Camat dan Desa, Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib sudah tidak memiliki kewenangan sama sekali, sehingga Bupati tinggal menjalankan tugas dengan leluasa melalui fungsi pengawasan dan mengontrol kebijakan yang telah berjalan. Dengan demikian Bupati memiliki waktu yang lebih luang untuk memikirkan kebutuhan rakyat selanjutnya.

Pelimpahan Kewenangan yang didelegasikan kepada Camat dan penyerahan urusan pemerintahan kepada Desa terus dievaluasi, apabila dalam jangka waktu dua tahun tidak berjalan secara efektif maka Bupati dapat menarik kembali sebagian atau keseluruhan kewenangan yang telah dilimpahkannya.

Tindak Lanjut Kesuksesan Pelimpahan Kewenangan

Seiring dengan jalannya waktu, Pelimpahan Kewenangan yang telah berjalan dengan baik kemudian pada tahun 2012 Bupati Gorontalo David Bobihoe Akib kembali menelorkan ide dengan menetapkan tahun 2012 sebagai tahun percepatan pembangunan wilayah pedesaan, wujud nyata dari program ini adalah dengan memberikan anggaran 1 (satu) Milyar kepada Kecamatan. Anggaran 1 Milyar merupakan anggaran belanja Pemerintah Kecamatan sebagai satuan kerja, yang diperuntukkan sebagai dana percepatan infrastruktur pedesaan. Perlu diketahui bahwa dana 1 Milyar ini diluar dari dana ADD (Alokasi Dana Desa) dan dana program lainnya seperti PNPM, PUAP, dan lain sebagainya. Dana ini merupakan dana yang langsung dikelola di Pemerintah Kecamatan, pertanggungjawaban penggunaan anggaranpun langsung oleh Camat. Sedangkan proyek pembangunan fisik yang dianggarkan dari dana DAU tetap terlaksana dan dianggarkan seperti biasanya.

Dibaca : 606 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER