Iklan Investor Pialang
Kamis, 21 Juni 2018 | 01:53 WIB

Pemprov Sumbar Tes Calon Direksi Jamkrida

Rabu, 06 Februari 2013 / lintas daerah / antara

OTDANEWS.COM, Padang - Pemerintah Provinsi Sumatera Barat melakukan tes wawancara terhadap sembilan orang tenaga profesional yang lolos dalam seleksi administrasi penjaringan calon direksi lembaga Jaminan Kredit Daerah (Jamkrida).

"Kita sudah melakukan seleksi administrasi dan diperoleh sebanyak sembilan orang yang memenuhi syarat, maka dilanjutkan tes wawancara. Awal pekan depan sudah diketahui hasilnya," kata Asisten II Bidang Pembangunan dan Ekonomi Setdaprov Sumbar, Syafrial di Padang, Rabu.

Ia mengatakan, Pemerintah Provinsi Sumbar sudah mengirimkan surat kepada lembaga dan institusi yang kompeten dalam rangka penjaringan calon direksi Jamkrida sejak awal Januari 2013.

Lembaga dan instansi yang dituju di antaranya ke Perguruan Tinggi yang kompeten, PT. Jamkrida, Askrida, Perbankan pemerintah dan Bank Swasta lainnya, sehingga diperoleh calon-calon direksi yang profesional untuk pengelolaan LPKD nantinya.

Tanggapan dari surat untuk rekrutmen direksi Jamkrida tersebut, kata Syafrial sudah banyak calon yang mengajukan dan hasil seleksi administrasi lolos sembilan orang.

Oleh karena itu, calon yang sembilan orang akan mengikuti tes wawancara pada 6 Pebruari 2013 dengan tim penguji melibatkan berbagai unsur, mulai manajemen perbankan (Bank Indonesia), DPRD provinsi dan Pemprov Sumbar.

Jadi, hasil dari tes wawancara para calon direksi Jamkrida setelah ditetapkan nanti akan diumumkan pada awal pekan depan ke publik siapa yang terpilih.

Ia menjelaskan, setelah ditetapkan tim direksi hasil tes kelayakan dan kepatutan, maka proses selanjutnya membuat bahan hukum lembaga Jamkrida ke notaris.

Selanjutnya direksi Jamkrida mempesiapkan kelengkapan persyaratan selanjutnya baik ke Kemenkumhan maupun proses perizinan ke Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di Jakarta.

"Kita mengharapkan pada pekan pertama Maret 2013 sudah mendapatkan adanya kepastian dari OJK, baru selanjutnya adanya penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) dengan Bank Nagari," katanya.

Jika nantinya, pihak manajemen Bank Nagari Sumbar ingin melibatkan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) bisa saja sekaligus dalam kesempatan yang sama penandatanganan perjanjian kerja sama.

Pemerintah Provinsi Sumbar, kata Syafrial dalam pendirian Lembaga Jamkrida sesuai dengan Perda pendiriannya berkewajiban mengalokasikan dana Rp100 miliar, tapi tahap awal sudah dikucurkan senilai Rp25 miliar.

Jadi, dana modal awal yang diatur dalam regulasi pendirian atau Perda tersebut, diberi rentang waktu untuk 15 tahun tetapi akan diupayakan lebih cepat.

"Pemegang saham Jamkrida selain dari Pemprov Sumbar, sebesar 49 persen ada peluang bagi 19 pemerintah kabupaten dan kota plus Koperasi Pegawai Negeri Kantor Gubernur," ujarnya. (ANTARA)

Dibaca : 821 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER