Iklan Investor Pialang
Minggu, 20 Mei 2018 | 21:08 WIB

MK Perintahkan Pemungutan Suara Ulang Pilkada Sumsel

Kamis, 11 Juli 2013 / pilkada / antara

OTDANEWS.COM, Jakarta - Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan pemungutan suara ulang di seluruh tempat pemungutan suara (TPS) dua kabupaten, dua kota, dan satu kecamatan untuk pemilu kepala daerah Sumatera Selatan.

"Memerintahkan kepada KPU Provinsi Sumatera Selatan untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang pada seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur; seluruh TPS di Kabupaten Ogan Komering Ulu; seluruh TPS di Kota Palembang; seluruh TPS di Kota Prabumulih, dan seluruh TPS di Kecamatan Warkuk Ranau Selatan di Kabupaten Ogan Komering Ulu Selatan," kata Ketua Majelis Hakim Akil Mochtar, saat membacakan amar putusan di Jakarta, Kamis.

MK telah menerima sebagian permohonan yang diajukan oleh pasangan gubernur dan wakil gubernur H Herman Deru-Hj Maphilinda Boer.

"Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian," kata Akil yang didampingi delapan hakim konstitusi.

Selain itu, MK juga membatalkan Keputusan KPU Provinsi Sumatera Selatan tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Tahun 2013 pada 13 Juni 2013.

"Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk mengawasi pelaksanaan pemungutan suara ulang tersebut sesuai dengan kewenangannya," kata Akil.

MK juga memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Sumatera Selatan, dan Badan Pengawas Pemilihan Umum, untuk melaporkan kepada Mahkamah pelaksanaan amar putusan ini dalam waktu paling lambat 90 hari sejak putusan ini diucapkan.

Dalam pertimbangannya, Mahkamah meyakini bahwa Gubernur "incumbent" telah menggunakan APBD Provinsi Sumatera Selatan untuk memenangkan Pilkada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013 yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif.

"Fakta persidangan membuktikan bahwa memang benar ada aliran dana bantuan sosial yang diberikan oleh Gubernur 'incumbent' kepada masyarakat dan organisasi-organisasi sosial yang diberikan berdasarkan Keputusan Gubernur Sumatera Selatan Nomor 96/KPTS/BPKAD/2013 tentang Penerima Hibah dan Bantuan Sosial Pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2013 bertanggal 21 Januari 2013 dengan jumlah anggaran sebesar Rp1,492 triliun," kata Hakim Konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi, saat membacakan pertimbangan hukumnya.

Menurut Mahkamah, adanya pemberian dana hibah dan bantuan sosial tersebut sangat tidak wajar, tidak selektif, dan terkesan dipaksakan karena diberikan menjelang pelaksanaan Pemilukada Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2013, sehingga patut diduga adanya kampanye terselubung yang digunakan oleh pihak terkait sebagai Gubernur 'incumbent' dengan memanfaatkan APBD Provinsi Sumatera Selatan.

Sengketa Pilkada Provinsi Sumatera Selatan ini diajukan oleh tiga pasangan, yakni pasangan Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto, pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer, dan pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir.

MK hanya mengabulkan sebagian permohonan pasangan Herman Deru-Maphilinda Boer, sedangkan permohonan pasangan Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto ditunda putusannya setelah pelaksanaan pemungutan suara ulang, dan permohonan pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir telah ditarik.

KPU Sumsel telah menetapkan pasangan 'incumbent' (Alex Noerdin-Ishak Mekki) memenangkan Pilkada setelah memperoleh 1.405.510 suara.

Sementara pasangan Herman Deru-Maphilinda menempati posisi kedua dengan memperoleh 1.258.240 suara, diikuti pasangan Eddy Santana Putra-Anisja Djuita Supriyanto memperoleh 695.667 suara, dan pasangan Iskandar Hasan-Hafisz Tohir urutan terakhir mendapatkan 400.321 suara.

Dibaca : 847 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER