Iklan Investor Pialang
Jumat, 25 Mei 2018 | 04:13 WIB

Cubit-Cubitan Dana Untuk PSU Pilkada Morowali

Senin, 11 Februari 2013 / pilkada / antara

OTDANEWS.COM, Palu - Gara-gara Komisi Pemilihan Umum tidak profesional menyelenggarakan Pilkada 2012, rakyat dirugikan karena dana miliaran rupiah untuk pembangunan 2013 ini terpaksa disedot untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang (PSU).

"Karena itu, dalam PSU nanti, kami berharap KPU betul-betul profesional, mengikuti aturan main agar hasil pilkada tidak sampai dibatalkan lagi oleh Makamah Konstitusi," kata Ketua DPRD Morowali Abudin Halilu beberapa waktu lalu.

Pernyataan politisi partai Golkar tersebut agaknya memang beralasan karena APBD kabupaten itu pada 2013 terpaksa harus menggelontorkan Rp25,135 miliar untuk membiayai pemungutan suara ulang yang akan dilaksanakan KPU Sulawesi Tengah pada Maret 2013.

"Kalau PSU-nya hanya satu putaran, maka biayanya cuman Rp13 miliar. Akan tetapi, kalau sampai dua putaran, akan menyerap dana paling sedikit Rp25 miliar," kata penjabat Bupati Morowali Baharuddin H. Tanriwali di Palu, Kamis (7/2).

Pemerintah kabupaten dan DPRD setempat mengantisipasi penyediaan dana PSU untuk dua putaran, karena tidak ada jaminan PSU yang akan diikuti empat pasang calon tersebut akan selesai dalam satu putaran saja.

Pemungutan suara Pilkada Morowali 2012 sebenarya sudah dilaksanakan pada tanggal 27 November 2012 dan dimenangkan oleh pasangan petahana Anwar Hafid/Sumisi Marunduh yang meraih 52.897 suara (48 persen), menyusul Ahmad Ali-Jakin Tumakaka (23 persen), Chaeruddin Zein-Delis Julkarson Hehi (20 persen), Andi Muhammad-Saiman Pombala (7 persen ) serta pasangan Burhan Hamadding-Huragas Talingkau (2 persen).

Akan tetapi, pasangan Ahmad Ali-Jakin Tumakaka mengajukan permohonan sengketa pilkada ke MK karena ditemukannya berbagai kecurangan dalam pelaksanaan pilkada yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, masif, dan kolaboratif.

Mahkamah Konstitusi (MK) dalam putusannya pada tanggal 18 Januari 2013 memerintahkan KPU Sulteng untuk melakukan pemungutan suara ulang di seluruh TPS tanpa mengkikutsertakan pasangan Andi Muhammad-Saiman Pombala.

Satu-satunya alasan MK membatalkan hasil Pilkada Morowali 2012 itu karena terbukti bahwa KPU tidak profesional melaksanakan tugasnya sehingga meloloskan pasangan Andi Muhammad-Saiman Pombala sebagai kandidat, padahal Andi Muhammad tidak memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi calon bupati.

Dalam pertimbangan MK yang dibacakan oleh hakim konstitusi Harjono, KPU Kabupaten Morowali dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena kesehatan adalah syarat mutlak bagi seseorang untuk dicalonkan menjadi kepala daerah.

Mahkamah juga berpendapat bahwa dengan diloloskannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat telah melukai hak pilih warga dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, serta komposisi perolehan suara para pasangan calon.

Cubit sana-sini APBD Kabupaten Morowali 2013 sudah ditetapkan dan disahkan pada Desember 2012 dan tidak ada pos anggaran untuk pemungutan suara ulang sebab keputusan MK baru keluar pada 18 Januari 2013.

Karena PSU ini penting dan strategis sekali untuk kelanjutan pemerintahan dan pembangunan, maka terpaksa kita harus mencarikan dana untuk ini.

"Salah satu caranya adalah rasionalisasi anggaran. Kita terpaksa 'mencubit' anggaran dari setiap pos program dan kegiatan di seluruh satuan kerja perangkat daerah (SKPD)," ujar 'caretaker' Bupati Morowali Baharuddin HT yang juga Asisten I Bidang Pemerintahan Setprov Sulteng itu.

Ia mengatakan bahwa setiap pos anggaran dicubit rata-rata tiga persen untuk membiayai PSU sehingga harus diakui bahwa akan terjadi pengurangan kegiatan yang terkait dengan pembangunan, pelayanan masyarakat dan kegiatan pegawai negeri/pejabat.

"Yah apa boleh buat, itulah risiko dari kegagalan menyelenggarakan pilkada tahun lalu. Ini harus jadi pelajaran berharga bagi semua daerah, karena akhirnya pembangunan daerah dan kesejahteraan rakyat sendiri menjadi terhambat," kata Abudin Halilu, ketua DPRD setempat.

Ia memberi gambaran, seandainya dana Rp25 miliar itu tidak diserap untuk PSU, berapa panjang jalan yang bisa dibangun, gedung sekolah yang diperbaiki, sarana air bersih yang ditambah dan berbagai sarana dan fasilitas penting untuk rakyat.

Namun demikian, katanya, harus diakui pula bahwa pemungutan suara ulang harus dilaksanakan karena akan sangat menentukan kelanjutan pemerintahan dan pembangunan serta stabilitas keamanan dan politik di daerah itu.

"Karena itu saya sangat berharap, PSU ini sukses, mudah-mudahan satu putaran selesai, agar segera ada bupati-wakil bupati definitif dan dana PSU Rp25,135 miliar itu tidak sampai terserap seluruhnya," ujar Abudin lagi.

Penjabat Bupati Morowali Baharuddin HT berjanji akan segera mencairkan dana PSU tersebut agar prosesnya berjalan sesuai jadwal.

"Kalau Senin (11/2) sudah diajukan pencairan dana, maka hari itu juga kami berupaya mencairkannya," kata Baharuddin usai menandatangani nota kesepahaman (MoU) pemberian dana hibah untuk pemungutan suara ulang Pilkada Morowali, di Palu, Jumat.

Biaya PSU itu diperuntukkan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu, dan aparat keamanan. Sebagian besar dana terserap untuk pengadaan logistik dan honor penyelenggara sampai ke tingkat PPS.

Ketua KPU Sulawesi Tengah Adam Malik mengaku akan bekerja sesegera mungkin untuk mempersiapkan pelaksanaan pemungutan suara ulang Pilkada Morowali yang dijadwalkan 6 Maret 2013.

"Mulai Sabtu (9/2) kami akan bekerja, karena kami bekerja sesuai hari kalender tanpa kenal libur," katanya.

Menurut dia, tidak ada perubahan daftar pemilih tetap (DPT) saat pemungutan suara ulang (PSU). Jumlah DPT masih sama yakni 147.301 orang., Proses PSU juga tidak ada masa kampanye.

Suhu politik di Morowali menjelang PSU dilaporkan memanas namun situasi keamanan dan ketertiban masyarakat tetap terkendali. (ANTARA)

Dibaca : 454 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER