Iklan Investor Pialang
Sabtu, 21 April 2018 | 06:44 WIB

Djoko Susilo Akui Lalai Awasi Anak Buah

Selasa, 27 Agustus 2013 / hukum / antara

OTDANEWS.COM, Jakarta - Terdakwa kasus korupsi pengadaan "driving" simulator uji klinik pengemudi roda dua dan empat tahun anggaran 2011 dan pencucian uang 2010-2012 dan 2003-2010 Irjen Pol Djoko Susilo mengaku lalai mengawasi anak buahnya.

"Kesalahan saya adalah tidak teliti, ada kelemahan manajerial dan kurang pengawasan terhadap unit kerja yang mengurus pengadaan simulator karena saya sudah percaya dan tidak lagi memeriksa hasil pekerjaan anggota, mereka punya kompetensi dan sertifikasi pengadaan, ditambah padatnya jadwal kegiatan saya sepagai Kakorlantas," kata Djoko Susilo saat menyampaikan nota pembelaan (pledoi) dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Selasa.

Djoko menyampaikan pledoi pribadinya dengan berdiri selama sekitar satu jam.

"Bila kelalaian saya dianggap sebagai bentuk kesalahan, saya bersedia bertanggung jawab sepanjang batas sebagai Kakorlantas dan KPA (Kuasa Pengguna Anggaran)," ungkap Djoko.

Namun jenderal bintang dua itu tetap tidak mengakui bahwa ia mengintervensi panitia pengadaan dan menentukan pemenang tender simulator dengan nilai proyek berjumlah Rp196,8 miliar tersebut.

"Penuntut umum seolah-olah membebankan tanggung jawab kepada saya selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), padahal dalam proyek ini juga belum jelas batas-batas kewenangan KPA dan terungkap dalam persidangan bahwa saya tidak pernah berhubungan dengan pemenang tender, mengintervensi panitia pengadaan dan menentukan Harga Perkiraan Sendiri (HPS)," ungkap Djoko.

Djoko juga mengaku terkejut dengan pelanggaran hukum yang terungkap dalam proyek pengadaan simulator SIM tersebut.

"Sepanjang saya ketahui semua sudah ditangani dengan baik dalam proyek pengadaan itu dan dilaporkan tanpa ada masalah apapun, saya hanya tahu masalah saat pemenang tender PT CMMA gagal melaksanakan kewajibannya tepat waktu, saya langsung memerintahkan Didik Purnomo selaku PPK (Pejabat Pembuat Komitmen) dan Teddy Rusmawan selaku ketua pengadaan untuk mengambil tindakan tegas dan sudah didenda sejumlah Rp2,5 miliar hanya itu permasalah hukum yang pernah saya ketahui," ungkap Djoko.

Ia juga mempertanyakan penetapan dirinya sebagai tersangka oleh KPK pada 27 Juli 2012 dengan berdasarkan satu keterangan saksi dan bukti 1 surat elektronik (email).

"Penetapan saya sebagai tersangka sangat prematur, tanpa alat bukti yang cukup karena hanya berdasarkan keterangan Sukotjo Bambang seperti alat bukti yang digunakan hanya email Suktojo tentang spesifikasi yang tidak pernah saya ketahui, sebelum menjadi tersangka saya juga tidak pernah diperiksa sebaagai saksi jadi bagaimana saya dapat ditetapkan sebagai tersangka pada 27 Juli 2012 sedangkan nilai kerugian negara baru terungkap pada 23 Maret 2013? Apalagi di sidang terungkap fakta tidak ada uang yang saya terima dan nikmati karena uang langsung dikirim ke PT CMMA," jelas Djoko.

Terkait uang Rp32 miliar yang dituduhkan jaksa diterima olenya juga dibantah Djoko.

"Budi Susilo juga mengatakan tidak pernah membicarakan atau memberikan uang Rp30 miliar kepada saya, sehingga mematahkan dakwaan yang hanya bersumber dari Teddy Rusmawan," ungkap Djoko.

Namun Djoko tidak banyak menjelaskan mengenai tuduhan tindak pidana pencucian uang yang juga dituduhkan jaksa kepadanya.

"Harta saya yang sudah sudah saya kumpulkan sejak lama dengan cara usaha legal dan tanpa korupsi jauh sebelum 2011, bahkan pada pada perkara TPPU penyidik menyita harta yang tidak terkait dengan perkara pokok, saya mohon agar majelis hakim mengembalikan aset saya dan keluarga yang tidak terkait dengan masalah hukum saya," tambah Djoko.

Ketengangan Djoko saat membacakan pledoi sempat berhenti sesaat saat ia bercerita mengenai perpisahannya dengan istri dan anak-anaknya.

"Saya harus berpisah dengan orang-orang yang saya cintai, istri dan anak saya menjadi korban, saya berusaha menenangkan mereka dengan mengatakan hal ini terjadi atas izin Allah, kita harus sabar, tawakal karena Allah tidak akan mengambil keadilan umat dan bila keadilan dalam diri diambil maka percayalah Allah akan mengembalikan dengan berlipat ganda," ungkap Djoko.

Dalam perkara ini, Djoko dituntut pidana penjara selama 18 tahun dan denda Rp1 miliar, subsidiair satu tahun kurungan serta membayar pidana uang pengganti sebesar Rp32 miliar subsidair penjara selama lima tahun dan pencabutan hak-hak tertentu untuk memilih dan dipilih dalam jabatan publik.

Tuduhan itu berasal dari tiga dakwaan yaitu dakwaan kesatu primer yaitu dalam pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 UU No 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan ataas UU No 31 tahun 1999 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 jo pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dakwaan kedua dan ketiga adalah tindak pidana pencucian uang yang berdasarkan pasal 3 UU No 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP dan pasal 3 ayat (1) huruf c UU No 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan UU No 25 Tahun 2003 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP.

Dibaca : 1180 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER