Iklan Investor Pialang
Jumat, 20 April 2018 | 00:39 WIB

Konflik Pertambangan di Era Otonomi Daerah

" Distorsi Regulasi dan Tarik-Menarik Pusat & Daerah "

Rabu, 19 September 2012 / hukum
Konflik Pertambangan di Era Otonomi Daerah
Aktivitas Penambangan di PT. Newmont
Terkait :

Era otonomi daerah memang tidak semulus yang dibayangkan oleh banyak pihak. Acapkali terjadi distorsi dan tarik-menarik dalam penyelenggaraannya. Otonomi sering didefinisikan sebagai pembagian kewenangan semata antara Pusat dan Daerah, bukannya tanggung  jawab yang wajib dilaksanakan. Tidak mengherankan akhirnya otonomi daerah hanya menjadi otonomi bagi sekelompok orang atau elite tertentu saja. Padahal, sejatinya otonomi daerah bukanlah tujuan akhir itu sendiri, namun merupakan sarana untuk mencapai keadilan dan kesejahteraan bagi masyarakat setempat.

Salah satu isu yang mencuat terkait implementasi otonomi daerah akhir-akhir ini adalah konflik pertambangan. Konflik pertambangan di era otonomi daerah ini selain konflik yang terjadi di daerah, juga terjadinya tarik-menarik kewenangan dan kepentingan antara Pusat dan Daerah.

Undang-undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dalam Undang-undang No. 12 Tahun 2008 memberikan kewenangan bagi Daerah dalam hal pengelolaan pertambangan di daerah. Sejak berlakunya undang-undang tersebut, pemberian otonomi kepada pemerintah daerah Kabupaten dan Kota secara seluas-luasnya telah dipersepsikan bahwa semua kewenangan pertambangan otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Kewenangan yang besar bagi Daerah dalam bidang pertambangan diperkuat lagi oleh Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Minerba (Minerlal dan Batubara) dimana pada pasal 37 disebutkan bahwa IUP (Izin Usaha Pertambangan) diberikan oleh bupati/walikota jika wilayah tambang berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota. Selanjutnya, IUP diberikan oleh gubernur jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah kabupaten/kota dalam satu provinsi. Selanjutnya, IUP diberikan oleh Menteri ESDM jika wilayah tambang berada pada lintas wilayah provinsi.

Tanpa mengurangi esensi otonomi daerah, masalah sektor pertambangan tidak sekedar masalah pemberian izin pertambangan semata. Konflik hukum bisa saja terjadi diluar persoalan perizinan yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah. Kemungkinan terjadinya konflik antara pemegang izin usaha, pemohon dengan penguasa, dan masyarakat setempat. Bisa juga antara pemegang izin usaha atau pemohon dengan pemegang izin usaha lainnya. Dalam perkembangannya, yang sering terjadi malah konflik segitiga antara Pemda, pengusaha, dan masyarakat.

Dalam konteks otonomi daerah, tidak serta merta kewenangan dan urusan pertambangan dapat diserahkan seluruhnya kepada pemerintah daerah secara otomatis. Tugas-tugas pengelolaan di bidang pertambangan, bukanlah tugas yang bersifat kedaerahan, sehingga tidak dapat diserahkan kepada pemerintah daerah.  Adapun urusan yang dapat diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan yang bersifat lokal. Artinya mempunyai nilai yang bersifat kedaerahan, sesuai dengan kondisi daerah dan tidak menyangkut kepentingan nasional.

Disinilah keterkaitan dengan pembentukan kebijakan yang menyangkut kerjasama pengusahaan di bidang pertambangan, dimana paradigma telah berubah dengan tajam. Namun harus tetap melihat pada karakter lokalitas dari daerah yang bersangkutan yang akan menerima kewenangan pertambangan minerba, karena memang kewenangan pertambangan minerba tidak otomatis menjadi kewenangan pemerintah daerah. Ada bagian tertentu yang merupakan kewenangan pemerintah pusat dan sebagain lain menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Politik desentralisasi yang mendelegasikan sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada daerah telah menempatkan posisi kepala daerah menjadi sangat berkuasa. Bahkan ada dugaan telah terjadi kolusi antara elit lokal dengan elit pusat dalam pemberian konsesi kepada perusaahaan  untuk mendapatkan kuasa pertambangan. Ada semacam kongkalikong dalam pemberian izin tersebut yang memberi keuntungan bagi elit pemerintahan di tingkat pusat dan lokal, satu sama lain saling bersimbiosis mutualisme.

Kasus Bima (24/12/2011) PT SMN merupakan dampak buruk pelaksanaan desentralisasi, yakni  terjadinya kewenangan yang salah kaprah. Banyaknya terjadi konflik pasca desentralisasi terkait dengan masalah pertambangan dipicu oleh sikap kepala daerah yang mau menang sendiri ketika memberikan izin tanpa melibatkan rakyat dan pemerintah pusat. Kepala daerah juga sering mengabaikan aspek sosial dan lingkungan dalam mengeluarkan izin dan yang dilihat hanya aspek ekonomi dalam upaya mengejar Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Otonomi daerah telah memberi kuasa yang amat besar kepada kepala daerah dalam pemberian izin pertambangan. Dalam bidang pertambangan misalnya, kewenangan penerbitan dan pencabutan izin tambang berada di tangan kepala daerah seperti diatur dalam UU Mineral dan Batubara No. 4 Tahun 2009. Disinyalir kewenangan tersebut sudah disalahgunakan oleh beberapa kepala daerah.

Kasus lainnya misalnya soal divestasi saham Newmont yang menyebabkan konflik, bukan antara Pusat dan Daerah, tapi malah antara Pemerintah Pusat dan DPR. Padahal, Newmont melakukan urusan tambangnya di daerah. Deputi I Bidang Keamanan Dalam Negeri Kementerian Koordinator Polhukam, Mayjend TNI Yudi Hariyanto, mengakui hal tersebut. Dia bahkan mengatakan bahwa kondisi penyelenggaraan pertambangan saat ini berada di zona merah.

"Konflik seputar divestasi saham Newmont salah satu contoh konkritnya. Pemerintah dan DPR berbeda pendapat soal pembelian saham divestasi perusahaan tersebut. Dengan situasi ini, kami melihat pertambangan Indonesia saat ini sedang berada di zona merah," katanya.

Sementara itu, Mantan Menteri Otonomi Daerah Ryaas Rasyid mengatakan konflik yang terjadi seputar pengeluaran Izin Usaha Pertambangan (IUP) di daerah sebagian besar merupakan dampak dari kesalahan pemerintah pusat, dalam hal ini khususnya Kementerian ESDM.

"Masalah pertambangan di daerah seperti kasus Bima di NTB dapat terjadi karena Kementerian ESDM gagal membimbing daerah sehingga daerah seenaknya keluarkan izin. Pemerintah daerah hanya melaksanakan saja," katanya.

Demikian halnya dengan pemerintah daerah, yang menurut Ryaas masih seenaknya mengeluarkan izin hanya demi pemasukan daerah. Sementara sejauh ini, pemda dirasa belum cukup memberikan pemahaman kepada perusahaan tambang tentang bagaimana melakukan kegiatan tambang di wilayahnya.

"Pemda tidak pernah berikan penjelasan ke mereka tentang bagaimana pembebasan lahan, bagaimana melaksanakan amdal, bagaimana berkonsultasi dengan pihak lain yang mengelola kawasan yang sama. Jadi dua belah pihak baik pemerintah pusat maupun daerah sama-sama salah. Tapi tetap saja kesalahan terbesar ada di pemerintah pusat," katanya.

Akan tetapi dia menentang diserahkannya kembali wewenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan (IUP) dari pemerintah daerah ke Pemerintah Pusat. Menurutnya hal itu bukanlah solusi untuk mengatasi konflik pertambangan yang marak saat ini.

“Tidak mungkin merevisi Undang-undang Otonomi Daerah agar wewenang pemberian izin tambang bisa beralih dari pemerintah daerah ke pemerintah pusat. Jadi sekarang ini pusat membimbing (pemda) saja agar jangan terjadi kesalahan, jangan lagi ada tumpang tindih lahan, jangan lagi ada pelanggaran hak penguasaan tanah. Bukan dipindahkan ke Jakarta,” pungkasnya

 

Dibaca : 3691 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER