Iklan Investor Pialang
Senin, 22 Januari 2018 | 17:17 WIB

Pemerintah Jamin Tak Ada PHK Akhir 2014

Rabu, 28 Agustus 2013 / nasional / antara

OTDANEWS.COM, Jakarta - Pemerintah menjamin tidak akan ada pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap buruh hingga satu tahun ke depan atau akhir 2014.

"Kami bertekad tidak akan ada PHK hingga satu tahun ke depan," kata Menteri Perindustrian MS Hidayat Dalam konferensi pers tentang Paket Kebijakan Insentif Fiskal dalam Rangka Memberikan Stimulus Pertumbuhan Ekonomi di Direktorat Jenderal Pajak, Jakarta, Rabu.

Hidayat mengatakan langkah pemerintah untuk menjamin tidak adanya PHK dengan memberikan insentif jangka pendek, yakni PPh sebagai insentif, yakni pengurangan PPh 25 persen dari PPh pasal 25, bagi wajib pajak tidak berorientasi ekspor, sementara untuk yang berorientasi ekspor, pengurangan pajak sebesar 50 persen pada masa pajak Agustus 2013.

Selain itu, diberlakukan keringanan pembayaran PPh pasal 29 tahun 2013 paling lama tiga bulan dari saat terhutangnya pasal 29 serta penghapusan sanksi administrasi atas penundaan pembayaran PPh Pasal 29 tersebut.

Lebih lanjut, dia mengatakan pihaknya akan melakukan inventarisasi perusahaan industri dan menerbitkan peraturan menteri mengenai daftar perusahaan yang akan mendapat fasilitas tersebut.

Selain itu, Hidayat mengatakan akan memberikan relaksasi pembatasan fasilitas di Kawasan Berikat (KB) dengan memperbolehkan menjual hasil produksinya sebesar 50 persen ke pasar dalam negeri.

"Kami akan merekomendasi industri-industri KB yang memiliki orientasi dalam lebih dari 50 persen kepada Dirjen Bea Cukai," katanya.

Untuk insentif jangka panjang, dia mengatakan akan memberikan revitalisasi "tax allowance" untuk insentif investasi melalui perluasan cakupan bidang usaha dan penyederhanaan prosedur.

"Kami mengusulkan tambahan cakupan jenis-jenis atau bidang usaha baru industri (KBLI) dan persyaratan untuk mendapatkan 'tax allowance'," katanya.

Insentif PPh tersebut diberikan kepada lima sektor industri padat karya, antara lain industri tekstil, pakaian jadi, alas kaki, funitur dan mainan anak-anak.

Hidayat menyebutkan ada sekitar 1.000 lebih perusahaan yang mendapatkan insentif tersebut.

Dengan kebijakan tersebut, Hidayat menilai arus kas (cashflow) perusahaan akan terjaga hingga Juni 2014 atau batas akhir pembayaran utang pajak.

"Mereka akan dapat 'cahsflow'nya hingga Juni dengan fasilitas ini, kita upayakan sesuai untuk yang ekspor 'fifty-fifty'," katanya.

Namun, dia mengatakan belum merumuskan pengawasan dan sanksi apabila ada perusahaan yang tidak memenuhi komitmennya terkait fasilitas tersebut dan tidak melakukan PHK.

"Anda tahu, kebijakan ini kita ciptakan dalam keadaan darurat, jadi saya belum memikirkan sanksinya," katanya.

Dia mengatakan akan meminta perusahaan terkait untuk membuat pernyataan resmi tidak akan melakukan PHK.

"Ini menjadi pelajaran, kita sadar bahwa banyak aturan yang membelenggu perusahaan. Jadi, kita harapkan ke depannya akan normal kembali," katanya.

Hal senada juga disampaikan Wakil Menteri Keuangan Mahendra Siregar yang menilai dengan adanya fasilitas insentif pajak tersebut, perusahaan dapat mengatur arus kas.

"Sehingga, uangnya terikat di tahun pajak, itu yang menyebabkan aliran kas lebih cepat," katanya.

Di sisi lain, dia mengatakan fasilitas tersebut bisa mengurangi tekanan perusahaan meski tidak mengurangi karyawan atau buruh.

Dibaca : 1159 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER