Iklan Investor Pialang
Jumat, 20 April 2018 | 00:40 WIB

Membangun Dari Desa

" Kabupaten Gorontalo yang terletak di Provinsi Gorontalo memiliki visi dan misi “Kabupaten Gorontalo Sehat, Cerdas, Kreatif dan Berwawasan Lingkungan Menuju Masyarakat Yang Sejahtera Dan Mandiri” "

Rabu, 19 September 2012 / profil daerah / rh/humas pemda gorontalo

Sejak berlangsungnya otonomi daerah melalui UU No. 32 Tahun 2004, dimana pemerintah daerah diberikan kewenangan dan keleluasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo mengalami perkembangan yang cukup signifikan dibawah kepemimpinan Bupati dua periode David Bobihoe Akib, dengan slogan “Dulo ito Momongu Lipu” yang memiliki arti ajakan mari membangun negeri. Spirit inilah yang sering menjadi pemicu David Bobihoe Akib dalam memproduksi ide yang dikombinasi dengan tindakan. Keberhasilan implementasi kebijakan yang inovatif dan prorakyat bersifat konkret serta langsung menyentuh kepentingan kebutuhan rakyat.

Beberapa terobosan-terobosan brillian yang diterapkan di Kabupaten Gorontalo adalah Government Mobile (GM), Pelimpahan Kewenangan, Anggaran Satu Milyar untuk tiap Kecamatan.

Goverment Mobile merupakan program yang dijalankan dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, selama dua hari seluruh aparat dari Bupati, Wakil Bupati, Sekda, para pimpinan SKPD dan seluruh staf PNS akan berkantor dan tidur di rumah-rumah warga tempat pelaksanaan GM. Kantor Kecamatan maupun kantor Kelurahan/Desa disulap menjadi Kantor Bupati, sedang untuk Dinas-dinas mengambil tempat di Rumah warga untuk memberikan pelayanan, pelayanan pun tak kenal batas waktu hingga larut malam. GM pertama kali di laksanakan pada tahun 2008, hingga saat ini program ini terus dijalankan pemerintahan David Bobihoe. Berbagai bentuk pelayanan yang biasanya diurus di Kantor maupun Dinas diberikan pelayanan langsung, beberapa diantaranya adalah ; pelayanan pengurusan KTP, Akta Kelahiran, Kartu Keluarga, perizinan usaha, pelatihan keterampilan kerja, pelayanan kesehatan gratis, pemeriksaan golongan darah, penyerahan bantuan-bantuan sosial, dan hiburan rakyat. 

Pada pelaksanaan Govermen Mobile turut dilibatkan instansi vertikal untuk turut serta melakukan pelayanan, Badan Pusat Statistik, pelayanan sertifikat tanah oleh kantor Pertanahan, dan PDAM. Para anggota legislatif pun ikut ambil bagian dalam menyerap aspirasi di masyarakat selama pelaksanaan GM. 

Soal pelimpahan kewenangan, mungkin Pak David lah yang merupakan salah satu Bupati pertama yang berani melimpahkan kewenangan sampai ke tingkat desa, melalui Perbup No. 6. Tahun 2009 Kurang lebih 200 kewenangan dilimpahkan kedesa, melalui Perbup No. 3 Tahun 2005 ada sekitar 76 wewenang yang telah dilimpahkan kepada Wakil Bupati, Sekda dan Pimpinan SKPD, untuk Camat ada kurang lebih 150 wewenang yang diserahkan melalui Perbup No 2 Tahun 2009. Sehingga Bupati dalam bertugas dengan leluasa melakukan pengawasan dan pengontrolan kebijakan. Untuk meningkatkan kualitas layanan Bupati juga mengeluarkan Perbup No. 33 Tahun 2010 tentang larangan berkelit bagi PNS dalam melakukan pelayanan publik kepada masyarakat.

Anggaran 1 Milyar merupakan anggaran belanja Pemerintah Kecamatan sebagai satuan kerja yang diperuntukkan sebagai dana percepatan pembangunan infrastruktur pedesaan . 

Komitmen Pemda Kabupaten Gorontalo dalam memberikan pelayanan serta peningkatkan kesejahteraan masyarakat sampai saat ini tidak pernah surut, dimasa kepemimpinan david bobihoe diperiode kedua pemkab gorontalo masih konsisten menjalankan program-program pro rakyat. Tidak tanggung-tanggung ditahun 2012 dana sebesar 18 Milyar digelontorkan untuk kemudian dibagikan pada 18 kecamatan dalam rangka memacu pertumbuhan serta mempercapat pembangunan infrastruktur pedesaan.

Pemerintah Kabupaten Gorontalo sendiri telah menetapkan tahun 2012 sebagai tahun percepatan pembangunan wilayah pedesaan, yang salah satu wujud nyata kegiatan adalah road show penyerahan dana 1 Milyar pada setiap kecamatan, dana sebesar 1 Milyar ini nantinya diarahkan pada percepatan pembangunan infrastruktur wilayah perdesaan dan operasional kecamatan. Sehingga pada setiap unit kerja agar dalam penyusunan rencana kinerja anggaran, senantiasa memperhatikan prioritas program kegiatan yang bersentuhan langsung dengan kebutuhan riil masyarakat.

Mensukseskan setiap program pembagunan daerah dibutuhkan kerjasama dan peran serta semua elemen masyarakat. Dana sebesar 1 milyar rupiah untuk pemerintah kecamatan bukan merupakan dana ADD (Alokasi Dana Desa). 


Kesejahteraan Masyarakat

Kabupaten Gorontalo berupaya mendongkrak kesejahteraan masyarakat di dalam cakupan wilayahnya, bercita-cita mewujudkan harapan otonomi daerah (Otda).  Berbagai inovasi pembangunan yang dilakukan mampu melahirkan strata kehidupan masyarakat yang berkualitas. Pemerintah Kabupaten Gorontalo menempuh kebijakan melalui tiga fokus pembangunan daerah sebagai langkah untuk membina kehidupan masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan pertanian.

Kabupaten Gorontalo terus mengedepankan pembangunan sesuai cita-cita otda, dalam meningkatkan pelayanan publik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat, serta mengedepankan interkoneksitas antar daerah di Provinsi Gorontalo. Penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Gorontalo kian menunjukkan kemajuan, baik dari sisi  profesionalisme pelayanan publik oleh aparatur, maupun penyelenggaraan program-program peningkatan kesejahteraan masyarakat. Bahkan beberapa program yang diterapkan telah beroleh pengakuan semua pihak bahkan telah diadopsi menjadi kebijakan nasional

Pemerintah Kabupaten Gorontalo melahirkan berbagai program pelayanan publik untuk menjawab kebutuhan sebagaimana yang diharapkan masyarakat. Adapun rogram-program tersebut adalah Program Pembina Desa, Government Mobile, Mapping Government, Program Desa Laboratorium Pemerintahan, Klinik Pelayanan Publik, Deregulasi Perizinan,  Program Pegawai Mitra Kinerja, Kotak Pengaduan Kinerja, Desa Global


Sektor Pertanian

Penguatan ekonomi kerakyatan pada kelompok potensial, lebih mengedepankan sektor pertanian dengan prime mover pertanian melalui “REVITALISASI PERTANIAN”, dimana potensi sektor pertanian sangat memungkinkan, mengingat lahan produktif cukup luar, yaitu tanah persawahan/basah 13.087 Ha, lahan kering 48.479 Ha, perkebunan 34.549 Ha, selain itu luas lahan yang dimanfaatkan untuk tanaman hortikultura/tanaman pertanian lainnya seluas 9.846 Ha.

Dalam rangka optimalisasi Revitalisasi Pertanian, didukung oleh rencana strategi bidang pertanian, antara lain ; Pertama, menjamin ketersediaan keragaman pangan dan pengembangan pangan lokal alternative disetiap wilayah rawan pangan. Kedua, memberikan kesempatan kerja seluas-luasnya bagi komunitas petani dan menciptakan kawasan agribisnis produktif,  Ketiga, mengembangkan mekanisasi teknologi pertanian dan perkebunan serta menjamin ketersediaan bibit unggul. Keempat, penguatan kelembagaan sektor pertanian dan perkebunan. Untuk mewujukan terselenggaranya pembangunan sektor pertanian, telah dirumuskan beberapa kebijakan, antara lain ; Penetapan hari Sabtu sebagai Hari Krida Pertanian, Take over lahan “Tebus Gadai” seluas 35,22 Ha, Pembuatan lumbung pangan, Penyediaan prasarana penunjang pertanian, berupa pengadaan traktor, pompa air lahan pertanian, peningkatan dan pembuatan jalan tani, pengembangan pupuk bio kultur (pabrik pupuk lokal), Penetapan harga dasar jagung, Program Pengembangan pertanian dan perkebunan.

Untuk pengembangan produksi pertanian dikembangkan lewat sistem pengairan (irigasi) dan teknologi. Seluruh petani yang ada bergabung dalam gabungan kelompok tani (Gapoktan) dibawah bimibingan/pembinaan tenaga ahli dibidang pertanian dalam setiap pengolahan produksi.


Sektor Kesehatan

Pembangunan sektor kesehatan masyarakat di Kabupaten Gorontalo menjadi fokus program pembangunan daerah yang bertujuan menjamin terwujudnya masyarakat yang sehat dan cerdas. Salah satu programnya  adalah pembebasan layanan dasar kesehatan bagi seluruh masyarakat pada poskesdes, puskesmas pembantu, puskesmas dan Medical Center diseluruh wilayah Kabupaten Gorontalo.

Program lainnya yaitu pemberian santunan duka diberikan kepada warga penduduk kabupaten Gorontalo keluarga yang wafat diatas 60 Tahun sebesar 500 ribu Rupiah. Hal ini merupakan upaya deteksi dini dan meningkatkan partisipasi masyarakat agar lebih peduli pada kesehatan pribadi, keluarga, dan lingkungan.

Program Dokter Keluarga adalah pola pelayanan kesehatan dengan metode Cegah Dini, Terapi Cepat dan Tindak Tuntas. Dengan demikian petugas kesehatan tidak menunggu saja di pusat layanan tetapi mendatangi langsung warga dan memberikan layanan medis secara tuntas.

Perubahan paradigma sektor kesehatan, yang semula berorientasi pada aspek kuratif, difokuskan kearah preventif dan promotif serta dibebaskan dari aspek komersionalisasi (PAD).

Kebijakan sektor pembangunan bidang kesehatan, dirumuskan dan dikembangkan lewat empat aspek permasalahan yakni : pengembangan sarana infrastuktur dan pelayanan kesehatan, pemberdayaan masyarakat dan pengembangan program desa, revitalisasi posyandu, dan aspek ketenagaan serta pembiayaan.


Sektor Pendidikan

Komitmen pembangunan sektor pendidikan mendapat prioritas utama diantara tiga sektor unggulan yang ada. Hal ini, dipertegas dengan alokasi anggaran sektor pendidikan dari tahun ke tahun meningkat. 

Pemerintah Kabupaten Gorontalo mendapatkan kucuran dana melalui kemitraan dengan pihak lembaga atau negara donor. Yaitu, pertama, Pilot BERMUTU (Better Education Reformed Managing Universal Teacher Upgrading) dari Bank Dunia, kedua, Program MGP-ME (Mainstreaming Good Practic in Basic Education) dari UNICEF. Ketiga, Program WDD/WSD (Whole Distric Development –Whole School Depelopment) dari Negara Australia. Keempat, Program Penanggulangan Flu Burung dari Negara Jerman. Kelima, Program Pertukaran Guru bekerja sama dengan Amerika; dan Program  UNDP (sementara dalam rintisan).

 

Pemerintah Daerah melakukan berbagai kebijakan yang dicanangkan seperti : pengembangan sarana dan prasarana pendidikan, program kualifikasi dan sertifikasi guru, peningkatan kompetensi guru dan siswa, dan legimitasi penyelenggaraan pendidikan  (Perda Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Pendidikan). 

Dibaca : 2830 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER