Iklan Investor Pialang
Rabu, 25 April 2018 | 10:02 WIB

OJK Resmi Mencabut Izin Usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara

Kamis, 13 Juni 2013 / laporan utama / otdanews.com

OTDANEWS.COM, Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) resmi mencabut izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara berdasarkan keputusan dewan komisioner nomor:  KEF-42 / 13.05 / 2013.

A. Pertimbagan pencabutan izin usaha PT Asuransi Jiwa Nusantara.

Dasar pertimbangan pencabutan  usaha PT Asuramsi Jiwa Nusantara adalah:

  1. PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak mampu lagi untuk memenuhí ketentuan terkait  dengan kesehatan keuangan (Risk Based Capital, rasío Perímbangan Investasí  terhadap Cadangan Teknis dan Utang Klaim, Serta pengembalian pinjaman sub  ordinasi)
  2. PT Asuramsi Jiwa Nusantara telah diberíkan kesempatan untuk memenuhi ketentuan  Sebagaimana dísebutkan pada angka l namun sampai dengan batas Waktu yang  diberikan, PT Asuransi Jíwa Nusantara tidak dapat memenuhi ketentuan tersebut.
  3. Untuk mencegah bertambahnya pihak-pihak yang kemungkinan dapat dirugikan dengen kondisi/permasalaham PT Asuransi Jiwa Nusantara, OJK telah mengenakan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha kepada PT Asuransi Jiwa Nusantara dengan batas waktu sampai dengan l0 Juni 2013. Mengingat sampai dengan batas tersebut PT Asuransi Jiwa Nusantara tidak dapat mengatasi penyebab díkenakarmya sanksi, maka sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Sanksi terhädap PT Asuransi Jiwa Nusantara harus ditíndaklanjuti dengan pencabutan izin Usaha.

B. Informasi terkait PT Asuransi J iwa Nusantara

  1. PT Asuransí Jiwa Nusantara didìrikan berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor C2-1253.HT.01.01.TH.96 tanggal l Februari 1996 deugen mama PT Asuransi Jiwa Askrida.
  2. Izin usaba di bidang asuransi jiwa diberíkan berdasarkan Keputusam Menterí Keuangan Nomor 409/KMK-017/1996 tanggal 11 Juni 1996.
  3. Berdasarkan Keputusan Menterí Kehakiman dan Hak Asasí Manusía Nomor tanggal 13 Maret 2007 PT Asuransí Jiwa Askrída telah berubah mama menjadi PT Asuransi Jiwa Nusantara.
  4. Susunan Pemegang Sabam PT Asuransi Jiwa Nusantara :
    Nama Pemegang Saham Rupiah Persentase
    PT. Rajawali Investment 132.436.000.000 88,29%
    PT. Asuransi Bangun Askrida 8.063.000.000 5,38%
    Dapenma Pamsi 3.276.000.000 2,18%
    Dana Pensiun Pegawai BPD Bali 974.000.000 0,65%
    Yayasan Marga Jaya 819.000.000 0,55%
    Koperasi Karyawan Asuransí  Nusantara 25.000.000 0,02%
    Yayasan Kesejahteraan BPD Sulteng 2.000.000 0,00%
    Perorangan 4.405.000.000 2,94%
    Total 150.000.000.000 100,00%

    5. Susunan Pengurus PT Asuransi  Nusantara

    No. Nama Jabatan
    1. Kukuh Prihadi* Direktur Utama
    2. Mohammad Ansar Direktur
    3. Polly P. Diredja* Direktur
    4. Bambang W. Soeharto* Komisaris Utama
    5. Mugi Jaya Komisaris
    6. Ackmal Husin Komisaris Independen

     *) telah mengundurkan diri namun belum ada persetujuan dari RUPS

C. Tindakan yang telah dilakukan OJK

Dalam rangka mendorong PT Asuransi Jiwa Nusantara untuk mengatasi permasalahannya OJK telah melakukan pembinaan terhadap PT Asuramsi Jiwa Nusantara dalarn bentuk pemberian sanksi dengan tahapan Sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Selain itu, OJ K juga telah melakukan tindakan lain seperti:

  1. Meiakukan wawancara dengan Pemegang Saham, Komisaris, dan Direksi baik yang masih aktíf maupun yang sudah tidak aktíf di PT Asuransi Jiwa Nusantara untuk mengetahui latar belakang permasalahan yang dihadapi oleh PT Asuransí Jíwa
  2. Mengadakan beberapa kali rapat dengan pemegang saham, komisaris, dan direksi untuk :
    1. Menginformasikan langkah yang akan diambíl OJK dan tindakan yang perlu  dilakukan PT Asuransi Jiwa Nusantara.
    2. Mengetahui kemampuan Pemegang Saham dalam mengatasi penyebab  dikenakannya sanksi.

Dalam suatu rapat, pemegang Saham menyatakan sudah tidak memíliki kernampuan

untuk mengatasi penyebab dikenakannya Sanksi. Ketidakmampuan ini juga

ditegaskem PT Rajawali Investment selaku pemegang Saharn mayorítas Perusahaan

melalui Surat nomor OOQ/RI-DIR/X/QOlS tanggal 23 Mei 2013 yang menyatakan

bahwa PT Rajawali Investment Sebagai pemegang Sabam mayoritas tidak mempunyai

kernampuan untuk memperbaikí solvabilitas PT Asuransi Jiwa Nusantara.

  1. Mengadakan rapat dengan perwakilan Pemegang Polis untuk memberikam ínformasí  terkait permasalahan PT Asuransí Jíwa Nusantara, langkahdangkal'l yang akan ditempuh oleh OJK, dan konsekuensi yang akan díterima oleh Pemegang Polis. Dalam rapat ini pemakilan Pemegang Polis menanyakan pertamggungjawaban pengurus, termasuk pemegang saham atas kondisi PT Asuransí Jiwa Nusantara. Selain itu, Pemegang Polis meminta untuk dímediasi dengan PT Asuransi Jiwa Nusantara, terutama pemegang saham.
  2. Mengadakan mediasi antara perwaliilan Pemegang Polis dengan pemegang Sabam, komisaris, dan díreksi PT Asuransí Jíwa Nusantaral-Iasil daïi pertemuan ini adalah:
    1. Pemegang Polis memínta agar OJK tidal( kehilangan kewenangan untuk memantau penyelesaian kewajiban AJN kepada Pemegang Polis.
    2. Peserta rapat menyetujui pencabutan ízin PT Asuransi Jiwa Nusantara.
    3. Akan díbentuk Perwakilan Pemegang Polis yang akan mengawasí proses penjualan aset, penagíhan aset kepada píhak ketiga, dan penyelesaían kewajban kepada pemegang polis.
    4. Pembubaran PT Asuransi Jíwa Nusantara dilaksanakan Setelah penyelesaian asset dan kewajiban PT Asuransí Jiwa Nusantara.

D. Hal-hal yang per1u dilakukan PT Asuransi Jiwa Nusantara

Dengam dicabutnya izin usaba PT Asuransí Jíwa Nusantara, maka PT Asuransi Jíwa  Nusantara perlu melakukan hal-hal sebagai berikut:

  1. Menurunkan papan nama, baik di kantor pusat maupun di kantor lairmya di luar
  2. Menyelesaikan seluruh kewajibam;
  3. Melakukan pembubaran badan hukum; dan
  4. Melaporkan basil pelaksanaan pada angka (l), (2), dan [3) kepada OJK.
Dibaca : 2261 kali
SIGNUP FOR NEWSLETTER