Iklan Investor Pialang
Rabu, 24 Januari 2018 | 14:20 WIB

Masih Tumpang-Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah

" Walaupun telah dijabarkan ke dalam berbagai peraturan perundang-undangan,pelaksanaan Otonomi Daerah yang telah berjalan puluhan tahun itu bukan tanpamasalah. Semangat desentralisasi dalam pemerintahan daerah ini tidak jarang malah melahirkan kompleksitas permasalahan ketika diterjemahkan di lapangan. "

Rabu, 19 September 2012 / laporan utama
Masih Tumpang-Tindih Kewenangan Pusat dan Daerah
Mendagri, Gamawan Fauzi
Terkait :

Banyaknya persoalan dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah yang silih berganti muncul ke permukaan menunjukan, implementasi kebijakan ini menemui beberapa kendala yang harus selalu dievakuasi dan kemudian diperbaiki agar tujuannya bisa terealisasi serta tepat sasaran. Permasalahan itu antara lain soal kewenangan yang tumpang-tindih dalam pelaksanaan otonomi daerah yang masih kental diwarnai oleh kewenangan yang tumpang-tindih antar institusi pemerintahan dan aturan yang berlaku, baik antara aturan yang lebih tinggi atau aturan yang lebih rendah.

Kompleksitas tumpang tindih regulasi dan institusi pemerintahan ini tentu saja menghambat keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah.“Kalau mau jujur masih banyak hal yang belum pas antara pengelolaan di pusat dan daerah dan kita harus jujur untuk mengakui hal itu,” kata Wapres Boediono beberapa saat lalu di Peringatan Hari Otonomi daerah XVI 2012 di Jakarta, (25/4/2012).

Artinya, Boediono menilai, desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah masih tumpang tindih serta tabrakan antara keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya. Wapres mengatakan sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan otonomi daerah antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban. Kewenangan itu, antara lain, wewenang mengatur publik, menggunakan anggaran, serta mengatur dan mengangkat personalia “Tugas kita menjabarkan secara detail kewenangan-kewenangan dan tanggung jawabnya apa yang bisa dijadikan pedoman di pusat dan daerah. Juga harus ada standar pelayanan minimum.” Ucap Boediono.

Senada dengan Wapres, Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi juga mengakui bahwa masih terjadi tumpang tindih dalam pelaksanaan otonomi daerah. Tumpang tindih itu, menurut Gamawan,  menunjukkan belum harmoninya hubungan antara Pusat dan Daerah. “Masih terjadinya tumpang tindih aturan, serta bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu terus dibenahi agar terwujud sinergi dan harmonisasi antara pusat, daerah hingga seluruh komponen pemerintah di tingkat paling bawah sekalipun,” ungkap Gunawan.

Ia menyampaikan, walau pelaksanaan otonomi daerah telah mengalami perkembangan yang signifikan, namun masih perlu penyempurnaan lebih lanjut. “Walaupun kita telah melihat perkembangan yang cukup signifikan dalam melaksanakan otonomi daerah, namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih membebani pelaksanaan otonomi daerah, dan menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan,” katanya.

Pembagian kewenangan Pusat dan Daerah sebenarnya telah diatur di dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian dijabarkan kembali pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007. Yang menyatakan, bahwa kewenangan Pemerintah Daerah kecuali urusan Pemerintah Pusat, yang sudah diatur oleh Undang-Undang mencakup bidang luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, fiskal- moneter dan agama. Sedangkan urusan yang dibagi bersama antar tingkatan atau susunan pemerintahan, antara lain: pendidikan,kesehatan, pekerjaan umum, perumahan, penataan ruang, perencanaan pembangunan, perhubungan, lingkungan hidup, pertanahan, kependudukan dan catatan sipil, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, keluarga berencana, sosial, ketenagakerjaan dan ketransmigrasian, koperasi dan usaha kecildan menengah, penanaman modal, kebudayaan dan pariwisata, kepemudaan dan olahraga, pertanian dan ketahanan pangan, kehutanan, energi dan sumberdayamineral, kelautan dan perikanan, pedagangan dan perindustrian.

Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah, yang diselenggarakan berdasarkan kriteria di atas terdiri atas urusan wajib dan urusan pilihan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah provinsi merupakan urusan dalam skala provinsi yang meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan provinsi yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan. Urusan wajib yang menjadi kewenangan pemerintahan daerah kabupaten atau daerah kota merupakan urusan yang berskala kabupaten atau kota meliputi 16 buah urusan. Urusan pemerintahan kabupaten atau kota yang bersifat pilihan meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah yang bersangkutan.


Penjabaran yang Jelas

Sementara itu, DPR RI menilai pelaksanaan Otonomi Daerah selama ini masih belum jelas koridornya antara pengelolaan di pusat dan daerah. Sehingga terjadi kerancuan dalam hal kewenangan dan tanggung jawab Pusat dan Daerah. “DPR RI mengajak Pemerintah untuk bekerja sama menjabarkan lebih lanjut kewenangan Pusat dan Daerah, serta tanggungjawabnya secara jelas,”kata Marzuki Alie dalam Pidatonya saat Rapat Paripurna Pembukaan Masa PersidanganIV Tahun Sidang 2011-2012, (14/5/2012).

Menurutnya, DPR menghargai dan memperhatikan peringatan Wakil Presiden dalam acara Peringatan Hari Otonomi Daerah ke-16 tanggal 25 April 2012 yang lalu, dimana pelaksanaan Otonomi Daerah masih tumpang tindih antara keputusan pusat dan daerah sehingga perlu ada perbaikan secepatnya oleh semua pihak. “Kita memang harus jujur untuk mengakui hal itu. karena itu DPR sependapat bahwa sumber penyebab masih tumpang tindihnya desentralisasi pelaksanaan Otonomi Daerah, antara lain belum dijabarkannya secara cermat dan rinci mengenai kewenangan dan tanggung jawab serta hak dan kewajiban,”ujarnya.

Selain itu, Dewan sependapat bahwa perlu penerapan reward and punishment terhadap setiap institusi  atau daerah yangdinilai berhasil atau gagal dalam melaksanakan pemerintahannya. “Dewan perlu lebih memberi perhatian dan memantau secara serius dalam masalah kebutuhan mendasar tersebut,” pungkasnya.

Sedangkan, menurut Pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, harus dipertegas, mana porsi kewenangan pusat dan mana porsi kewenangan daerah. “Selama ini yang saya amati, masih ada urusan “tengah-tengah”, shadow atau abu-abu antara pusat dan daerah,” ucapnya. Ganjar menjelaskan, maka wajar saja kerapkali muncul polemik dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri. Sehingga, dirinya melihat bahwa pemerintah pusat terkesan kurang ikhlas dalam memberikan kewenangan yang besar kepada daerah.

Di dalam konstitusi, yang menjadi penyelenggara itu adalah provinsi dan kabupaten/kota. “Pertanyaanya adalah, lho kok bisa dua-duanya ? ini yang menimbulkan kesimpangsiuran,” ucap Ganjar. Makanya harus dijelaskan yang mana porsi provinsi dan yang mana porsi kabupaten/kota. “Bisa saja kita berikan heavy otonomi daerah itu kepada provinsi dan kita perkecil di kabupaten/kota,” tambahnya.  Untuk itu, dia berharap agar dalam pembahasan RUU Pemerintahan Daerah (Pemda) bisa dipertegas kewenangan pusat dan kewenangan daerah.(Isr/Rh)

 

Dibaca : 7051 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER