Iklan Investor Pialang
Rabu, 24 Januari 2018 | 10:44 WIB

Percepatan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah

" Keinginan mempercepat pembangunan di daerah melalui otonomi daerah masih dalam tataran legislasi. Sehingga dalam perakteknya di lapangan, belum dapat diimplementasikan secara maksimal. "

Jumat, 21 September 2012 / laporan utama
Percepatan Pembangunan Daerah di Era Otonomi Daerah
Originally design by Otda News
Terkait :

Tujuan pemerintah di era otonomi daerah ialah menjadikan daerah sebagai wadah yang tepat bagi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan di berbagai sektor. Hal ini menekankan, pada daerah yang bersangkutan agar dapat memaksimalkan potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di wilayahnya. Percepatan pembangunan sejatinya bertujuan agar setiap daerah tidak tertinggal dalam persaingan pasar bebas, seraya tetap memperhatikan masalah pengurangan kesenjangan. Karena itu seluruh pelaku memiliki peran mengisi pembangunan ekonomi daerah dan harus mampu bekerjasama melalui bentuk pengelolaan keterkaitan antarsektor, antarprogram, antarpelaku, dan antardaerah. Tidak sedikit tantangan yang dihadapi daerah dalam melakukan percepatan pembangunan ekonomi di era otonomi derah. Tantangan bisa datang dari internal maupun eksternal. Misalnya persoalan kesenjangan maupun iklim globalisasi.

Kondisi ini menuntut setiap daerah untuk mampu bersaing dengan daerah lain. Sebab, kesenjangan dan globalisasi berimplikasi pada provinsi, kabupaten maupun kota yang ingin meningkatkan kesejahteraan rakyatnya. Setiap daerah harusnya mampu meningkatkan pembangunan agar dapat terwujud pusat-pusat pertumbuhan di seluruh wilayah Indonesia. Itulah sebabnya diperlukan tata-hubungan dan koordinasi yang rapi dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota yang harus selalu dibangun di era otonomi daerah sekarang ini.

"Seharusnya percepatan pembangunan daerah saat ini sudah dapat terlaksana secara merata, apalagi dengan adanya kemampuan untuk mengembangkan potensi alam di masing-masing daerah," ungkap Abdul Hakam Naja ketika dihubungi oleh Majalah OTDA. Wakil Ketua Komisi II DPR RI menambahkan, seringkali potensi di setiap daerah itu kurang maksimal, karena tidak didukung oleh Sumber Daya Manusia (SDM). Padahal pemerintah saat ini memberikan ruang yang luas bagi otonomi daerah.


"Seharusnya percepatan pembangunan daerah saat ini sudah dapat terlaksana secara merata, apalagi dengan adanya kemampuan untuk mengembangkan potensi alam di masing-masing daerah".- Abdul Hakam Naja


Sementara itu, Abdul Malik Harmain mengatakan kepada Majalah OTDA, memang ada percepatan pembangunan daerah di era otonomi sekarang ini. Anggota Komisi II dari Fraksi PKB ini memberi contoh, adanya pembangunan akses jalan dan jembatan dan dibukanya jalur penghubung antar daerah. Hal ini memang selaras dengan pernyataan Wakil Presiden Boediono pada saat memberikan pidato pada ulang tahun OTDA beberapa waktu lalu "Walaupun kita telah melihat perkembangan yang cukup signifikan dalam melaksanakan otonomi daerah, namun kita juga tidak dapat menutup mata terhadap berbagai persoalan yang masih membebani pelaksanaan otonomi daerah, dan menuntut adanya perbaikan dan penyempurnaan. Untuk itu, upaya penataan penyelenggaraan otonomi daerah secara komprehensif perlu terus kita lakukan," katanya.

"Kebijakan otonomi daerah yang diterapkan sejak 2001, adalah membagi sebagian kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah untuk percepatan pembangunan di daerah yang sasarannya meningkatkan kesejahteraan rakyat," kata Irman Gusman seperti dikutip dari siaran tertulisnya, belum lama ini. Menurut Irman, pertumbuhan ekonomi daerah belum maksimal, karena pelaksanaan otonomi daerah masih dilakukan pada tataran undang-undang dan belum diimplementasikan sepenuhnya dalam praktek di lapangan. Ia tidak mengingkari adanya pertumbuhan ekonomi sejak otonomi daerah digulirkan, namun hasilnya tidak maksimal. "Sejak otonomi daerah diterapkan, memang ada pertumbuhan ekonomi tapi belum maksimal. Pertumbuhan ekonomi pada 2011 sekitar enam persen seharusnya pertumbuhan bisa mencapai delapan hingga 20 persen," kata Irman.

Hal ini terjadi diduga karena masih adanya tumpang tindih kewenangan antara pusat dan daerah. Dan pada beberapa kesempatan, Mendagri pun mengakuinya. "Masih terjadinya tumpang tindih aturan, serta bertentangan dengan kepentingan umum dan perundang-undangan yang lebih tinggi, perlu terus dibenahi agar terwujud sinergi dan harmonisasi antara pusat, daerah hingga seluruh komponen pemerintah di tingkat paling bawah sekalipun," ungkap Gamawan Fauzi. Untuk itu, banyak pihak yang beranggapan bahwa pemerintah tidak "ikhlas" dalam memberikan kewenangan terhadap daerah. Menurut Pimpinan Komisi II DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ganjar Pranowo, wajar saja kerapkali muncul polemik dalam penyelenggaraan otonomi daerah itu sendiri jika memang pemerintah terkesan setengah-setengah dalam memberikan kewenangan kepada daerah. Sehingga, dirinya melihat bahwa pemerintah pusat terkesan kurang ikhlas dalam memberikan kewenangan yang besar kepada daerah.

Chairuman Harahap, mantan ketua komisi II DPR RI yang saat ini duduk di Komisi VI pun senada mengatakan, "Pemerintah sepertinya tidak ikhlas dalam memberikan kewenangan kepada daerah. Dalam beberapa kesempatan, pemerintah selalu menyudutkan daerah yang tidak bisa mengelola kekuasaan yang telah diberikan oleh pemerintah pusat.


"Pemerintah sepertinya tidak ikhlas dalam memberikan kewenangan kepada daerah".- Chairuman Harahap


Padahal tidak jarang pemerintah pusat sendiri dengan peraturanperaturan yang tidak konsisten, menyulitkan daerah untuk berkembang. Dan membuat daerah sendiri terkesan kurang berkembang, karena esensi dari otonomi daerah sendiri itu tidak jarang adanya perbedaan sudut pandang dari semangat desentralisasi itu sendiri. Sehingga muncul ketidaksepahaman terhadap semangat otonomi daerah itu sendiri yang membuat tujuannya tidak dapat menemui sasaran," tuturnya.


 

Melibatkan Swasta

Untuk melakukan percepatan pembangunan daerah di era otonomi daerah kata anggota Komisi V DPR RI Usman Jafar, peran pihak swasta harus dominan. Alasannya, peran pihak swasta lebih ekspansif dalam mempercepat pembangunan. Misalnya lewat pengembangan dan pemanfatan potensi alam. Mulai dari penambangan batubara atau perluasan lahan perkebunan sawit. Hal ini tentu otomatis menaikkan jumlah angkatan kerja di daerah, sekaligus meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) masing-masing daerah. Menurut mantan Gubernur Kalimantan Barat ini, aspek percepatan pembangunan daerah ini tergantung pada potensi daerah itu sendiri. Semua kegiatan ekonomi yang memiliki nilai ekonomis harus melibatkan peran swasta. Pemerintah pusat dan swasta harus bersinergi dengan pemerintah daerah, sehingga menumbuhkan simbio-mutualisme (saling menguntungkan). "Bagaimanapun pemerintah daerah harus membuka pintu dan mengundang pihak swasta, tentu tetap harus sesuai dengan aturan yang ada," kata Usman Jafar kepada Majalah Otda Indonesia belum lama ini.

Dia mencontohkan, dalam memberikan ijin Pemerintah Daerah harus memberikan pelayanan terbaik dan cepat sesuai ketentuan. Selaras dengan Usman, Abdul Hakam Naja juga mengatakan untuk mendorong percepatan pembangunan, peran swasta sangat diperlukan dan dioptimalkan. "Seyogyanya, pengembangan investasi kedepannya didorong ke pihak swasta dan pemerintah memberikan kemudahan dalam perijinan termasuk pelayanan birokrasi dan keamanannya." ucapnya. Ia mengatakan, kepala daerah yang mumpuni dalam memimpin daerahnya mampu mengoptimalkan peran swasta dalam membangun potensi daerahnya. Hal ini juga telah tercermin sejak jaman orde baru, "Dengan peran pemerintah memfasilitasi swasta untuk berinvestasi dimana mampu menyerap lapangan kerja untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah," tambahnya.


BACA SELENGKAPNYA DI MAJALAH OTDA 

EDISI SPESIAL IDUL FITRI - AGUST - SEPT 2012

Dibaca : 5111 kali
Baru dibaca Terpopuler
SIGNUP FOR NEWSLETTER